Kabar Terbaru Dari Pak Nadiem Mengenai Sekolah Tatap Muka

Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) saat ini sedang menekan laju persebaran covid-19 yang begitu masif di Jawa-Bali. Bahkan kabarnya PPKM ketat ini diperpanjang sampai Minggu (25/7) besok dan dijanjikan akan dilonggarkan bertahap apabila kasus COVID-19 Indonesia mengalami penurunan.

Namun pada tanggal 23 Juli 2021 dikabarkan kasus corona bertambar 49.071 kasus dalam sehari, 38.988 pasien COVID-19 sembuh, sedangkan yang meninggal dunia bertambah 1.566. Lantas dengan situasi seperti ini, bagaimana nasib sekolah tatap muka?

Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menyampaikan bahwa aturan pemberlakukan sekolah tatap muka yang diatur dalam SKB (surat keputusan bersama) oleh empat menteri dengan mengedepankan kehati-hatian dan kesehatan bagi semua insan pendidikan.

"Tapi pembelajaran akan berlangsung secara dinamis dan menyesuaikan risiko kesehatan yang berlangsung," tegas Nadiem dalam CNBC Indonesia Economic Update: Kebangkitan Ekonomi Indonesia. "Yakni kalau PPKM baik PPKM Mikro atau darurat harus ada modifikasi. Harus ada perubahan yang terjadi."

Dengan adanya PPKM Darurat, ada tujuh provinsi yang wajib melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Daerah-daerah ini tidak diperkenankan melakukan pembelajaran tatap muka terbatas hingga PPKM Darurat berakhir.

Nadiem menyebutkan tujuh provinsi itu yakni DKI Jakara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. "Satuan pendidikan di luar tujuh provinsi tersebut bisa memberikan opsi tatap muka terbatas sesuai SKB yang sudah ditentukan," katanya.

"Orang tua atau wali di luar wilayah ini memiliki kewenangan penuh untuk memberikan izin pada anaknya untuk memilih apakah PTM Terbatas atau PJJ. Jadi hanya di tujuh provinsi ini yang belum diperkenankan tatap muka," jelas Nadiem.

Nadiem juga menegaskan bahwa sekolah tatap muka secara terbatas harus dibuka karena lamanya siswa melakukan belajar dirumah akan memberikan dampak buruk bagi anak.

Menurutnya, ada hal yang anak-anak alami seperti kebosanan di dalam rumah, jenuh dengan begitu banyaknya video conference yang mereka lakukan di rumah, serta kurangnya konsentrasi yang terjadi karena gangguan dari rumah.

Tidak hanya itu, kondisi belajar yang tidak dinamis, kesepian, dan siswa mengalami depresi karena tidak bertemu dengan teman-teman dan gurunya. Bahkan, permasalahan domestik mulai dari stres yang disebabkan terlalu banyak berinteraksi di rumah dan kurang keluar rumah.

"Infrastruktur dan teknologi juga tidak memadai. Ini jelas PJJ ini sudah terlalu lama dan kita tidak bisa tunggu lagi dan mengorbankan kesehatan dan mental dari murid-murid kita," ungkapnya beberapa waktu lalu.